JAKARTA--Menteri agama Suryadharma Ali meminta pada jajarannya di lingkungan Depag untuk memperpendek birokrasi dan mempermudah pemberian pelayanan pada masyarakat. ''Pelayanan pada masyarakat hendaknya diubah. Sekarang bukanlah eranya lagi untuk mempersulit keadaan. Bila semula mejanya panjang, perpendek mejanya. Jika semula berbelit-belit, hendaknya dipermudah,'' tegas Menag dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Kebijakan Pengawasan 2009 di Jakarta, kamis malam (12/11).

''Kalau semula waktunya lama, persingkat, kalau semula biayanya besar, jadikanlah sedikit biayanya. Ini agar pelayanan yang diberikan pada masyarakat bisa lebih prima,'' tambah Menag di hadapan 33 Kepala Kantor Wilayah Depag dan 440 Kepala Kantor Depag.

Diakui Menag bahwa selama ini ada persepsi di masyarakat bahwa Depag merupakan salah satu departemen terkorup. ''Tantangan yang dihadapi Depag dari tahun ke tahun semakin meningkat. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, belakangan ini ada persepsi di masyarakat bahwa Depag adalah salah satu departemen yang paling korup,'' tegas Menag Suryadharma yang juga Ketua Umum DPP PPP.

Tahun ini menurut Menag, Depag mengelola anggaran dana sebesar 27 trilyun rupiah. ''Tentunya perlu penanganan yang lebih hati-hati, lebih seksama dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada,'' papar Menag.

Diakuinya bahwa banyak pejabat yang berurusan dengan penegak hukum karena tiga hal. Yaitu karena penyalahgunaan wewenang, salah kebijakan dan menghadapi peroalan yang memang abu-abu aturan hukumnya. ''Inilah yang kemudian menimbulkan kebimbangan bagi pejabat-pejabat yang berurusan dengan keuangan,'' tambahnya.

Diharapkan Menag bahwa opini disclaimer bagi laporan keuangan Depag diharapkan berubah menjadi wajar tanpa pengecualian pada tahun 2012 mendatang. ''Namun saya minta pada Irjen Depag agar tahun 2010 atau selambat-lambatnya tahun 2011, itu bisa dicapai,'' kata Menag.

Pada bagian lain sambutannya, Menag mengatakan bahwa masih rendahnya kualitas pendidikan keagamaan. ''Pada bidang pendidikan agama dan keagamaan, masalah yang dihadapi, antara lain masih rendahnya kualitas dan daya saing madrasah dan perguruan tinggi agama dalam memberikan layanan pendidikan. Juga belum optimalnya layanan pendidikan agama serta masih rendahnya kualifikasi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan,'' ungkap Menag.

Sementara pada bidang penyelenggaraan haji, Menag dalam sambutan tertulisnya juga mengatakan bahwa masalah yang dihadapi adalah masih belum terpenuhinya standar pelayanan akomodasi dan konsumsi yang sesuai dengan standar pelayanan minimum. ''Juga belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dana haji dan hasil efisiensinya,'' tegas Menag. osa/ahi
Sumber : Republika