Dari Guru hingga Pejabat Eselon III
Ada fenomena yang cukup mengagetkan di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Indramayu. Menurut informasi yang diterima koran ini, puluhan PNS dari kalangan guru, tenaga kesehatan hingga pejabat eselon III di Kabupaten Indramayu, ramai-ramai mengajukan izin cerai ke dinasnya masing-masing. Alasannya beragam, tapi kebanyakan karena pihak istri tidak mau dimadu
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu Drs Eddy Mulyadi MSi membenarkan informasi tersebut. Eddy mengungkapkan, kebanyakan PNS yang mengajukan izin cerai berasal dari kalangan guru. Munculnya ajuan cerai, kata Eddy, pihaknya akan memanggil pemohon guna meminta keterangan lebih lanjut.
“Alasan yang diajukan ke BKD masalahnya sudah parah, sehingga sulit untuk digagalkan. Meskipun demikian, ada juga PNS yang akan cerai setelah dipanggil BKD akhirnya batal,” ungkap Eddy, Jumat (12/6) di kantornya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian mengatur soal PNS bisa beristri lebih dari satu. Namun syaratnya sangat ketat. Yakni jika istri tua menderita sakit permanen, istri tua tidak bisa melayani kebutuhan biologis suami, dan alasan terakhir karena ingin memiliki keturunan.
“Izin berpoligami itu sifatnya wajib. Kalau tidak ada izin berarti pelanggaran, dan bisa terkena sanksi. Pengajuan poligami ditujukan kepada Bupati Indramayu selaku pembina kepegawaian,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Indramayu, H Muhamad Rahmat SH MH mengungkapkan, selama ini pihaknya juga menangani laporan dan pengaduan dari masyarakat soal poligami yang dilakukan PNS, termasuk pejabat eselon tertentu. Muhamad menegaskan, jika terbukti beristri lebih dari satu, maka inspektur memanggil PNS atau pejabat tersebut untuk diperiksa.
“Kami akan menanganinya jika ada laporan. Kemudian memeriksanya setelah meminta beberapa keterangan dari pihak terkait untuk menentukan kebenarannya,” tegasnya. (alw)